Ken Arok meminta seorang empu membuat keris, yang digunakannya untuk membunuh sang empu itu sendiri. Keris ini pun dikutuk, dan Ken Arok mengawali petualangan politiknya yang berlumur darah. Ia rebut kekuasaan dengan membunuh Adipati Tunggul Ametung dan merebut istri sang penguasa, Ken Dedes. Namun pada akhirnya Ken Arok juga mati dibunuh.
Ayu Sutarto, guru besar dan pakar kajian budaya Universitas Jember, menyebut sindrom ini sudah begitu mencemaskan. "Banyak orang yang memperoleh kekuasaan dengan cara tak patut dan berorientasi pada kekuasaan itu sendiri," katanya, dalam sebuah forum diskusi, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (18/1/2014) lalu.
Sindrom Ken Arok melahirkan dendam dan persekongkolan politik. Saat Ken Arok berkuasa, bukan hanya rohaniwan yang dirangkul untuk memperkuat legitimasi kekuasaan, namun juga para begal dan bromocorah. Kekuasaan pun bukan lagi dipergunakan untuk memakmurkan rakyat, tapi mempertahankan kekuasaan itu sendiri melalui penciptaan legitimasi tersebut.
Sindrom Ken Arok hadir di tengah situasi demokrasi yang melenceng dari substansi musyawarah dan mufakat. Hari ini, demokrasi dimaknai sebagai 'one man one vote' yang berujung pada perebutan atau kontestasi suara. Hadirlah persaingan yang tajam yang cenderung membuat orang melupakan makna demokrasi sebagai suara bersama, suara kolektif untuk kepentingan bersama, dan bukan hanya slogan 'vox populi vox dei' atau 'suara rakyat suara Tuhan' yang bisa dimaknai bebas siapapun.
Gara-gara demokrasi yang sarat persaingan nir musyawarah dan mufakat, hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya pun terputus. Tak ada pemimpin yang betul-betul mengakar, dan tak ada rakyat yang meneteskan air mata saat seorang pemimpin wafat.
Jufriyadi, anggota Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama dan Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Jember, menilai situasi ini lahir karena kegagalan 'masyarakat politik' yang terdiri atas elite politisi dan partai politik menerjemahkan keinginan 'masyarakat ekonomi' (sebutan untuk kelompok masyarakat yang apatis secara politik dan hanya berkepentingan dengan perekonomian pribadi masing-masing).
Jufriyadi mengatakan, 'masyarakat ekonomi' tak peduli dengan kondisi apapun dalam politik Indonesia, selama kebutuhan hidup terpenuhi. "Dia hanya ingin tidur nyenyak, harga murah, perut kenyang, entah bagaimana sistem politiknya," katanya. Jika apa yang diinginkan ini tak terpenuhi, mereka lebih suka mengabaikan urusan politik yang riuh dan gaduh.
Bagaimana mengatasi situasi ini? Kuncinya adalah mengembalikan makna demokrasi pada substansi kepentingan bersama. "Mengapa tak ada kekuatan rakyat yang bisa memaksa partai politik untuk menyehatkan kehidupan demokrasi?" tanya Jufriyadi.
Pertanyaan ini tentu tak mudah dijawab, karena akan memunculkan pertanyaan lainnya, tentang siapa yang bisa menggerakkan rakyat untuk berbuat demikian. Realitasnya, masyarakat Indonesia sudah makin pragmatis dan terjebak pada kondisi di mana fakta dan opini.
Orang lebih menyukai opini, gosip, sehingga cara pandang mereka dibentuk oleh opini dan bukannya fakta. Opini ini didapat dari banyak hal, mulai dari tontonan di televisi hingga gunjingan khas masyarakat kecil. Masyarakat seperti ini sulit berpikir kritis dan butuh waktu untuk melakukan perubahan kultural.
Namun selalu ada jalan keluar: gerakan kultural secara personal. Bukan saatnya lagi berharap pada gerakan-gerakan institusional besar. Perubahan bisa mulai dilakukan secara acak oleh orang perorang di lingkungan masing-masing. Seorang guru bisa ikut andil dalam gerakan itu dengan mengajarkan kepada murid-muridnya tentang arti kebesaran hati dan bermufakat. Seorang penulis bisa terus-menerus menuliskan gagasan-gagasannya untuk dibaca banyak orang.
Perubahan memang selalu bisa berawal dari hal-hal yang sederhana, seperti Ken Arok yang berabad-abad lampau memulai pertarungan politik berdarah dari sebuah keris.
*Sumber : beritajatim.com