Teror Politik Pencabut Nyawa

Gombek.com, Jakarta - Dor! Suara tembakan memecah keheningan malam. Tak hanya satu peluru yang muntah, tapi 42. Teror politik dimulai.

Peluru-peluru itu bersarang di tubuh Faisal (40). Dia adalah salah satu calon legislator (caleg) DPRK Aceh Selatan dari Partai Nasional Aceh (PNA) dengan nomor urut 1 untuk Daerah Pemilihan II. Dia juga menjabat Ketua PNA Kecamatan Sawang.

Faisal terkapar tewas diberondong tembakan oleh orang yang tak dikenal pada Minggu 2 Maret sekitar pukul 21.00 WIB. Tepatnya di Desa Ladang Tuha, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Faisal menghembuskan napas terakhir saat dilarikan ke rumah sakit.

Menurut Ketua Umum PNA Irwansyah, Faisal diberondong tembakan dengan senjata laras panjang. Saat itu, Faisal tengah melintas dengan mobil di kawasan Jalan Gunung Cot Mancang, Gampong Ladang Tuha dari arah Aceh Barat Daya, menuju Tapaktuan, Aceh Selatan.

"Setelah menembaki, pelaku langsung kabur melarikan diri," kata Irwansyah saat dikonfirmasi dari Banda Aceh, Senin (3/3/2014).

Berdasarkan laporan anak buahnya di lapangan, Faisal diberondong hingga 42 kali. "Keluarga besar PNA ikut berduka cita atas meninggalnya kader terbaik kami," ujar Irwansyah.

Dengan kondisi tubuh yang mengenaskan karena diterjang peluru yang merobek bagian tubuhnya, Faisal sempat dibawa ke RSUD Yulidin Awah Tapaktuan untuk divisum.

Terkait Pemilu

Kapolri Jenderal Sutarman angkat bicara terkait kasus itu. Ia mengatakan, timnya tengah diturunkan untuk menyelidiki dan membongkar pembunuhan itu.

Sebuah tim khusus dari Mabes Polri juga ditugaskan langsung untuk mengamankan pelaksanaan pemilu di Aceh pascakejadian nahas itu.

"Pasukan saya akan dikirim 10 SSK (Satuan Setingkat Kompi) dari Mabes Polri ke Aceh untuk pengamanan Pemilu," ujar Sutarman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2014).

Menurut Sutarman, saat ini penyelidikan telah berjalan. Namun belum ada petunjuk tentang pelaku kejahatan itu.

"Pelaku belum teridentifikasi," imbuhnya.

Penembakan yang menewaskan Faisal, ungkap Kapolri, diduga terkait pertikaian politik antarpartai. Penembakan itu juga erat dengan Pemilu 9 April 2014.

"Aceh dulu seperti itu. Dulu saja pendatang ditembakin, diteror," ungkap.

Sutarman menyatakan Aceh termasuk daerah konflik. Namun berbeda dengan daerah lain, konflik di Aceh murni akibat Pemilu.

"Daerah-daerah potensi konflik ada Papua, Poso, Aceh. Tetapi Poso tidak terkait dengan pemilu. Papua tidak langsung terkait dengan pemilu. Kalau Aceh jelas terkait dengan pemilu," tegas Sutarman.

Dengan terjadinya penembakan atas Faisal, mantan Kabareskrim itu menilai peristiwa tersebut bisa menjadi pembelajaran politik yang tidak baik. Oleh karena itu Polri bergerak cepat.

Bukan Pertama

Penembakan yang menimpa caleg PNA bukanlah teror politik yang pertama di Aceh. Awal Februari lalu, Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan PNA juga tewas dianiaya 2 pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor di Desa Lam Kuta, Pidie, Aceh Barat.

Teror politik juga menimpa Posko pemenangan caleg Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara dari Partai NasDem Zubir HT, di Jalan Line Exxon Mobil, Desa Munyee Kunyet, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam. Posko itu ditembaki orang misterius.

Menurut Zubir, insiden tersebut terjadi pada Minggu 16 Februari pukul 04.20 WIB. Para pelaku yang datang dengan mengendarai sepeda motor langsung melepaskan tembakan sebanyak sepuluh kali ke arah posko.

Dua orang anggota tim pemenanganya dipukuli oleh penyerang tak dikenal tersebut. Saat itu, di posko ada lima orang anggota yang sedang bertugas.

"Begitu mendengarkan suara tembakan, 3 orang anggota yang sedang berjaga di depan posko langsung berhamburan diri menyelamatkan jiwa masing-masing," kata Zubir.

"Sementara, 2 orang yang berada di dalam posko tidak sempat melarikan diri, hingga akhirnya mereka dianiaya dengan cara ditendang di kepala, rahang dan punggung sampai memar mengeluarkan darah," tambah dia.

Polisi menemukan 7 selongsong peluru di Posko Partai Nasdem Aceh Utara. Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Agus Rianto, jenis senjata yang digunakan pelaku masih dalam penyelidikan. Yang jelas, pelaku menggunakan satu senjata panjang.

"7 Selongsong peluru di TKP (tempat kejadian perkara), jenis senjata belum bisa dipastikan. Tetapi itu jenis senjata panjang," ungkap Agus.

Saat ini, sambungnya, tersangka masih dalam proses penyelidikan. Langkah utama yang dilakukan adalah menyisir TKP dan menanyakan kronologis penembakan pada 5 saksi yang berada di lokasi.

Agus menambahkan, hasil dari penyidik Polres Aceh Utara tidak mengarahkan dari pihak manapun yang terlibat dari pelaku penembakan ini. Saat ini polisi masih belum bisa memastikan siapa tersangka yang terlibat termasuk motif dari penembakan tersebut.

"Tersangka 2 orang, diduga membawa senjata panjang dan membawa kendaaran motor bebek," tukas Agus.

Dilempar Molotov

Setelah posko Partai Nasdem di Aceh Utara diberondong tembakan, kini teror menimpa rumah salah satu calegnya, T Husaini yang beralamat di Desa Meunasah Nibung, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara. Rumah T Husaini dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal pada Jumat 21 Februari pukul 02.00 WIB dini hari.

"Kami sangat prihatin akan kejadian ini, seharusnya semua pihak bisa menerima jalannya pesta demokrasi, bukan pesta teror-meneror," ujar Sekjen Partai Nasdem Aceh Utara Syaifuddin saat dihubungi Liputan6.com.

Husaini merupakan caleg DPRK Aceh Utara Dapil III. Akibat pelemparan bom molotov tersebut, rumah Husaini mulanya terbakar pada bagian pintu. Namun api kemudian menjalar ke bagian dalam hingga membakar rak penyimpanan Alquran.

"Saat kejadian Beliau tidak ada di rumah, istri dan anaknya juga sedang berada di rumah orangtuanya. Saat kejadian, ada warga yang melihat kobaran api dan melaporkannya kepada keluarga korban," ujar Syaifuddin.

Pada pagi harinya, Partai Nasdem langsung melapor ke polisi. Mendapat laporan, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil olah TKP polisi menyebut kebakaran itu akibat lemparan bom molotov.

Syaifuddin menambahkan sederetan teror yang menimpa partai Nasdem di Aceh terjadi karena ada kekawatiran pihak tertentu terhadap kepopuleran partainya yang selama ini terus meningkat.

"Partai Nasdem kan lagi naik-naiknya saat ini. Mereka khawatir akan hal itu, makanya diteror," tutur dia.

Dia meminta polisi mengusut teror ini, agar demokrasi di Aceh dapat berlangsung sebagaimana mestinya. "Kader kita ketakutan dan khawatir akan hal ini, kami minta polisi untuk dapat menuntaskan teror terhadap Partai Nasdem," pungkas Syaifuddin.

Bupati Rembang Merasa Jadi Korban Konspirasi

Gombek.com, Semarang - Bupati Rembang M Salim merasa menjadi korban kriminalisasi dan permainan politik yang memanas di wilayahnya. Menurut dia, tuduhan korupsi yang ditimpakan kepadanya merupakan konspirasi politik di Kabupaten Rembang.

Menurut Salim, konspirasi itu diawali dari upaya DPRD Rembang mengajukan hak angket ke terkait eksistensi dan operasional PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sebagai BUMD. Dalam perkembangannya, terjadi mobilisasi opini publik dengan mengangkat isu dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dengan fakta tersebut harapan kita semua tidak terjebak oleh adanya konstelasi politik yang berkembang di Kabupaten Rembang," kata Salim saat membaca eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Selasa (25/2/2014) .

Salim menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangat tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Menurut Salim, JPU tidak paham mekanisme keuangan yang berlaku di PT. RBSJ, CV. KMP, maupun PT. AHK, sehingga menyimpulkan adanya kerugian negara sebesar Rp 4,1 miliar.

"Pada tataran operasionalnya itu tidak ada hubungannya dengan keuangan Pemda maupun an sich Bupati Rembang. Sehingga uraian itu sangat berpengaruh pada kesimpulan yang diambil hakim untuk fakta persidangan nanti," katanya.

Eksepsi kemudian dilanjutkan oleh kuasa hukum Salim secara bergantian. Mendengar eksepsi yang dibacakan Salim, JPU akan memberikan tanggapan atas eksepsi terdakwa, pada hari Selasa, 4 Maret 2014.

Salim didakwa terlibat penyimpangan penyertaan modal PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) dan ditetapkan menjadi tersangka sejak tahun 2010 lalu. Terkait kerugian, BPK menemukan kerugian negara sebesar Rp 4,1 miliar berasal dari pengelolaan SPBU milik PT RBSJ.

Ia didakwa melanggar pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

13 Instruksi SBY untuk Pemilu 2014

Gombek.com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak semua pihak dan elemen penyelenggara negara turut menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

Dalam pidato peresmian pembukaan rapat kerja nasional (rakornas) pemantapan Pemilu 2014, SBY memberikan 13 instruksi kepada semua elemen negara yang terlibat dalam pelaksanaan pesta demokrasi seperti gubernur, bupati/walikota, pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mabes TNI, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, BIN, KPU, Bawaslu, DKPP, KPK, serta pimpinan partai politik peserta pemilu.

Yang pertama, belajar dari Pemilu sebelumnya, SBY mengajak semua pihak turut serta menyukseskan Pemilu yang akan datang. "Kedua, mari kita ambil pengalaman dari Pemilu 2004 dan 2009 yang sudah baik mari kita jaga. Yang belum baik mari kita sempurnakan," ujar SBY di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Selanjutnya yang ketiga, kata SBY, pedoman pelaksanaan pemilu dan ketentuannya harus dilaksanakan sebaik-baiknya. "Yang keempat, mari kita pahami kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan tugas kita masing-masing. Apakah penyelenggara pemilu, pemerintah, partai-partai politik, aparat keamanan utama jajaran Polri mengemban tugas dan tentu masyarakat luas," ujar SBY.

Menghindari segala bentuk intimidasi dan penyimpangan yang terjadi saat pemilu menjadi instruksi kelima SBY. Karenanya, para penyelenggara pemilu diminta aktif untuk mencegah penyimpangan.

"Keenam, mari kita cegah terjadinya kekerasan di antara massa kontestan pemilih. Ketujuh, mari kita jaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggara pemilu, parpol, jajaran pemerintah termasuk gubernur, kepala daerah serta jajaran aparat keamanan. Dalam pelaksanaan pemilu, suhu politik pasti meningkat dan ini suhu politik yang berlaku di mana pun," terang SBY.

Sementara itu, jika ada protes dan aduan terkait penyelenggaraan pemilu, SBY mewanti-wanti agar dilakukan secara tertib dan damai sesuai aturan, prosedur dan mekanisme yang ada.

"Itu kedelapan. Kita hindarkan kekerasan apalagi yang destruktif dan anarkistis. Sembilan, kepada pers dan media massa, saya berharap agar melakukan siaran dan pemberitaan yang akurat dan konstruktif. Saya yakin pers punya peran menyukseskan Pemilu 2014," imbuhnya.

Kesepuluh, SBY meminta jajaran pemerintah untuk tetap mengutamakan tugas-tugasnya dan mencegah terjadinya konflik kepentingan. "Kesebelas, jaga netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu. Dalam pemilu lalu, TNI-Polri bisa netral. Era TNI-Polri berpolitik praktis sudah usai," tegas SBY.

"Keduabelas, jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah saya instruksikan membantu penyelenggara pemilu," sambung SBY yang langsung disambut tepuk tangan seluruh peserta rakornas.

Dan yang terakhir, mengenai penggunaan anggaran, SBY menegaskan agar tidak ada penyimpangan yang terjadi. Akuntabilitas dan tanggung jawab harus dilakukan secara benar. "Itulah 13 yang sebagian ajakan dan sebagian merupakan instruksi," demikian pungkas SBY.

*Sumber : liputan6.com

Pagar Nusa Minta Elit Bangsa Hentikan Kegaduhan Politik

Gombek.com, Jakarta - Pimpinan Pusat Pencak Silat NU Pagar Nusa sebagai salah satu organ di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menyampaikan keprihatinan atas kegaduhan politik jelang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014. Di hadapan perwakilan Panglima TNI, Pagar Nusa mendesak elit bangsa untuk menghentikan kondisi tersebut.

“Pemilu harus tetap berlangsung sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kami mendesak elit bangsa menghentikan kegaduhan politik, menghentikan wacana penundaan Pemilu,” tegas Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Pencak Silat NU Pagar Nusa, Muhammad Nabil Haroen, di acara Silaturahim Nasional Dewan Pendekar dalam rangka peringatan Hari Lahir Pagar Nusa ke 28 tahun, di Lantai 8 Gedung PBNU, Kamis (30/1/2014).

Dalam sambutannya Nabil memaparkan alasan desakan agar Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal, yaitu bahaya yang muncul jika terjadi kekosongan pemimpin. “Mundurnya Pemilu, meskipun hanya sehari, bisa mengakibatkan terjadinya kekosongan pemimpin. Kondisi itu jelas sangat membahayakan, dan bersama-sama harus kita hindari,” tandasnya.

Untuk suksesnya Pemilu, Nabil juga mengatakan, pihaknya siap membantu melaksanakan pengamanan.

“Kami siap mengerahkan anggota untuk membantu pengamanan Pemilu agar sukses, tetap berlangsung sesuai jadwal dengan aman. Dalam waktu dekat instruksi resmi akan kami keluarkan, agar semua pengurus dan anggota Pagar Nusa, dari pusat sampai ranting, siap membantu pengamanan Pemilu,” pungkas Nabil.

Hadir di Silatnas Pagar Nusa tersebut adalah Pa Sahli Tingkat III Bidang Komsos Panglima TNI, Mayjen Iskandar M. Sahli, dan Kolonel (Kav) Agus Suharto, sebagai perwakilan dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang berhalangan hadir. Acara Silatnas dibuka oleh Wakil Ketua Umum PBNU H. As’ad Said Ali.

Sindrom Ken Arok

Gombek.com, Perilaku politik di Indonesia menunjukkan gelagat 'Sindrom Ken Arok'. Ini sindrom yang mengacu pada perilaku Ken Arok, seorang tokoh dalam kisah kerajaan di Jawa Timur masa lampau. Nama Ken Arok identik dengan keculasan dan pengkhianatan. Ia seorang biasa yang menggunakan segala macam cara untuk meraih kekuasaan.

Ken Arok meminta seorang empu membuat keris, yang digunakannya untuk membunuh sang empu itu sendiri. Keris ini pun dikutuk, dan Ken Arok mengawali petualangan politiknya yang berlumur darah. Ia rebut kekuasaan dengan membunuh Adipati Tunggul Ametung dan merebut istri sang penguasa, Ken Dedes. Namun pada akhirnya Ken Arok juga mati dibunuh.

Ayu Sutarto, guru besar dan pakar kajian budaya Universitas Jember, menyebut sindrom ini sudah begitu mencemaskan. "Banyak orang yang memperoleh kekuasaan dengan cara tak patut dan berorientasi pada kekuasaan itu sendiri," katanya, dalam sebuah forum diskusi, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (18/1/2014) lalu.

Sindrom Ken Arok melahirkan dendam dan persekongkolan politik. Saat Ken Arok berkuasa, bukan hanya rohaniwan yang dirangkul untuk memperkuat legitimasi kekuasaan, namun juga para begal dan bromocorah. Kekuasaan pun bukan lagi dipergunakan untuk memakmurkan rakyat, tapi mempertahankan kekuasaan itu sendiri melalui penciptaan legitimasi tersebut.

Sindrom Ken Arok hadir di tengah situasi demokrasi yang melenceng dari substansi musyawarah dan mufakat. Hari ini, demokrasi dimaknai sebagai 'one man one vote' yang berujung pada perebutan atau kontestasi suara. Hadirlah persaingan yang tajam yang cenderung membuat orang melupakan makna demokrasi sebagai suara bersama, suara kolektif untuk kepentingan bersama, dan bukan hanya slogan 'vox populi vox dei' atau 'suara rakyat suara Tuhan' yang bisa dimaknai bebas siapapun.

Gara-gara demokrasi yang sarat persaingan nir musyawarah dan mufakat, hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya pun terputus. Tak ada pemimpin yang betul-betul mengakar, dan tak ada rakyat yang meneteskan air mata saat seorang pemimpin wafat.

Jufriyadi, anggota Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama dan Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Jember,  menilai situasi ini lahir karena kegagalan 'masyarakat politik' yang terdiri atas elite politisi dan partai politik menerjemahkan keinginan 'masyarakat ekonomi' (sebutan untuk kelompok masyarakat yang apatis secara politik dan hanya berkepentingan dengan perekonomian pribadi masing-masing).

Jufriyadi mengatakan, 'masyarakat ekonomi' tak peduli dengan kondisi apapun dalam politik Indonesia, selama kebutuhan hidup terpenuhi. "Dia hanya ingin tidur nyenyak, harga murah, perut kenyang, entah bagaimana sistem politiknya," katanya. Jika apa yang diinginkan ini tak terpenuhi, mereka lebih suka mengabaikan urusan politik yang riuh dan gaduh.

Bagaimana mengatasi situasi ini? Kuncinya adalah mengembalikan makna demokrasi pada substansi kepentingan bersama. "Mengapa tak ada kekuatan rakyat yang bisa memaksa partai politik untuk menyehatkan kehidupan demokrasi?" tanya Jufriyadi.

Pertanyaan ini tentu tak mudah dijawab, karena akan memunculkan pertanyaan lainnya, tentang siapa yang bisa menggerakkan rakyat untuk berbuat demikian. Realitasnya, masyarakat Indonesia sudah makin pragmatis dan terjebak pada kondisi di mana fakta dan opini.

Orang lebih menyukai opini, gosip, sehingga cara pandang mereka dibentuk oleh opini dan bukannya fakta. Opini ini didapat dari banyak hal, mulai dari tontonan di televisi hingga gunjingan khas masyarakat kecil. Masyarakat seperti ini sulit berpikir kritis dan butuh waktu untuk melakukan perubahan kultural.

Namun selalu ada jalan keluar: gerakan kultural secara personal. Bukan saatnya lagi berharap pada gerakan-gerakan institusional besar. Perubahan bisa mulai dilakukan secara acak oleh orang perorang di lingkungan masing-masing. Seorang guru bisa ikut andil dalam gerakan itu dengan mengajarkan kepada murid-muridnya tentang arti kebesaran hati dan bermufakat. Seorang penulis bisa terus-menerus menuliskan gagasan-gagasannya untuk dibaca banyak orang.

Perubahan memang selalu bisa berawal dari hal-hal yang sederhana, seperti Ken Arok yang berabad-abad lampau memulai pertarungan politik berdarah dari sebuah keris.

*Sumber : beritajatim.com

Belum Deklarasi, Gerindra Tetapkan Prabowo Sebagai Capres

Gombek.com, Jakarta - Sejauh ini Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) belum mendeklarasikan capresnya. Namun, Gerindra sudah menetapkan Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto sebagai capres yang diusung pada pilpres 2014 mendatang.

"Sebenarnya kalau pas di Kongres Luar Biasa Gerindra sudah menetapkan Prabowo sebagai bakal calon presiden di Gerindra," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadhli Zon usai survei nasional di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2014).

Menurut Fadhli, saat ini Gerindra fokus meraih 20% kursi di DPR. Di mana hal itu akan ditentukan dalam pileg pada 9 April mendatang. "Sekarang ini konsentrasinya pada tanggal 9 April dulu, tapi kalau penetapannya dari Partai Gerindra sudah," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Fadhli, Gerindra akan menunggu waktu yang tepat untuk mendeklarasikan Prabowo sebagai capres. Jika sudah tepat waktunya, maka pendeklarasian capres itu bukan hal sukar. "Untuk deklarasi sebenarnya itu hal yang mudah, kita akan lihat pada waktu yang tepat."

"Kita memang melihat itu, nanti kita akan cari waktu yang tepat. Bisa saat pileg, sebelum pileg, atau setelah pileg. Tapi saat ini, kita sedang menata dulu, karena waktu tinggal 3 bulan lagi sebelum pileg. Nanti kita akan lihat dulu sesuai kebutuhan strategi kita," jelas Fadhli.

*Sumber : liputan6.com

Ratu Atut Dibui, Golkar Konsolidasi Pulihkan Kepercayaan Publik

Jakarta - Partai Golkar akan melakukan konsolidasi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, terkait dengan penahanan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang menjadi tersangka kasus dugaan suap dalam sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi. Ratu Atut kini ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada Jumat 20 Desember.

"Meski kami sedih dan itu punya imbas yang cukup besar tapi kami tidak boleh meratapi ini. Kami ikuti proses dan akan lakukan konsolidasi untuk memulihkan kepercayaan," ucap Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso usai acara Silatnas ICMI di JCC, Senayan, Sabtu (21/12/2013) malam. Priyo mengatakan, konsolidasi tersebut akan dilakukan utamanya terhadap warga Banten.

Dia mengatakan, kasus yang melibatkan Ratu Atut merupakan pukulan cukup besar terhadap partai. "Tapi kami tidak boleh berkecil hati karena Golkar selama ini tidak bergantung pada satu orang figur," ucap Priyo.

Priyo mengatakan, Golkar memiliki banyak tokoh dan tidak tergantung pada 1 figur dalam sebuah provinsi. Partai lain diklaim mengakui kelebihan Golkar soal mesin partai mencetak kader.

Priyo juga mengatakan, Golkar sepenuhnya menghormati proses hukum di KPK dan sudah menyarankan Atut dan timnya untuk kooperatif. "Bu Atut sendiri masih sakit loh ya, kami prihatin dan sangat mengapresiasi meskipun masih sakit dan belum 40 hari atas wafat suaminya ternyata Ibu Atut tetap bersedia hadir dan dia tahu sebenarnya akan ditahan," terang Priyo. Priyo menegaskan, Golkar belum membahas mengenai posisi Ratu Atut di kepartaian.

*Sumber : liputan6.com

"Kursi Haram" Meningkat Pemilu 2014

Jakarta - PDIP mengkhawatirkan adanya peningkatan jumlah 'kursi haram' dalam Pemilu 2014 mendatang. Hal itu dilihat dilihat dari merosotnya harga kursi di sejumlah daerah pemilihan (dapil).

"Harga 1 kursi dahulu Rp 145 ribu, ke depan bisa Rp 130 ribu untuk 1 kursi. Kalau itu merosot mungkin masih banyak lagi kursi haram," ujar Sekretaris Pemenangan Pemilu PDIP Arif Wibowo, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Menurut Arif, kemerosotan tersebut jelas terlihat di daerah-daerah dengan perbandingan tingkat kewajaran antara jumlah penduduk dengan daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilu 2014 yang melebihi 75%. "Kewajaran perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah pemilih adalah tidak melampaui 75%," kata dia.

Yang lebih mengkhawatirkan, sambung Arif, dari 77 dapil ada 54 yang bermasalah dan 47 lainnya memiliki persentase hingga 87%.

"Dari 54 dapil bermasalah adalah basis PDIP. Meskipun KPU partisipasi pemilih kita 75%, namun tidak bisa dipungkiri kemerosotan harga kursi ke depan," pungkas Arif.

*Sumber : liputan6.com

Bupati Sumenep Anggap Wajar Sambut SBY Capai Miliaran

Sumenep - Meskipun banyak kalangan menyoroti penyambutan kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Sumenep yang menelan anggaran miliaran rupiah, namun Bupati Sumenep, A. Busyro Karim justru menganggap biasa pengeluaran anggaran fantastis tersebut.

"Itu semua memang masuk belanja modal. Kursi diganti, lampu diganti, dan banyak item-item lain. Untuk pengamanan saja sudah berapa anggarannya? Itu 3000 personel lho," kata Busyro, Kamis (05/12/13).

Namun ia meminta agar tidak dinilai dari besaran anggaran yang dikeluarkan, tapi dari dampak yang akan ditimbulkan pasca kunjungan Presiden ke Sumenep. "Bayangkan saja, selain Presiden, ada 18 menteri yang menyertai. Dan Satuan Kerja terkait bisa langsung menyampaikan proposal ke menteri. Saya juga bisa langsung menyampaikan ke Presiden. Ini kan luar biasa," ujarnya.

Presiden SBY melakukan kunjungan kerja selama 3 hari ke 4 Kabupaten d Madura. Sumenep menjadi salah satu pilihan tempat Presiden untuk bermalam. Orang nomor 1 di Indonesia ini tiba di Sumenep pada Rabu (04/12/13) sore, melihat pameran kerajinan rakyat. Malam hari dilanjutkan dengan silaturahmi bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat se- Madura.

Sedangkan Kamis (05/12/13), Presiden melakukan penanaman pohon di pendopo keraton Sumenep, kemudian dilanjutkan dengan meninjau lahan garam di Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget, sekaligus melakukan dialog dengan perwakilan petani garam.

"Kalaupun penyambutan Presiden ini menelan anggaran Rp 1 milyar lebih, tidak masalah. Toh program-program yang diajukan satuan kerja ke para menteri itu saya lihat lebih dari Rp 1 trilyun. Jadi tidak masalah kan kalau kita kehilangan, dalam tanda kutip, uang Rp 1 milyar, tapi akan mendapat Rp 1 trilyun," tandasnya.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep mengajukan anggaran sebesar Rp 2,2 milyar untuk seluruh rangkaian acara penyambutan kedatangan Presiden SBY. Anggaran fantastis tersebut termuat dalam beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), seperti Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setempat.

Sumber : beritajatim.com

Empat Demo Akan Sambut SBY di Madura

Kedatangan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono, ke empat wilayah di Madura, pada Rabu (04/12/2013) hingga Jumat (06/12/2013), akan diwarnai aksi demonstrasi dari mahasiswa.

Aksi unjuk rasa menolak kedatangan presiden tersebut direncanakan akan dilaksanakan oleh seluruh pengurus cabang PMII se-Madura, yakni Kabupaten Sampang, Sumenep, Pamekasan dan Bangkalan. "Aksi pertama dimulai di Sampang, kemudian beralih ke Sumenep. Setelah dari Sumenep pindah ke Pamekasan dan Bangkalan. Ini sudah menjadi kesepakatan seluruh pengurus dan kader PMII di Madura," kata Sidik, Ketua PMII Pamekasan, Selasa (03/12/2013).

Sidik menambahkan, pihaknya meminta orang nomor satu di Indonesia itu menuntaskan segala persoalan bangsa yang terjadi saat ini. Di antaranya korupsi, supremasi hukum, dan kemiskinan yang dinilai masih tinggi di Indonesia.

"Kami belum mendengar secara tegas pernyataan SBY (Susilo Bambang Yudoyono) tentang pemberantasan korupsi di negeri ini. Apalagi saat ini Wakil Presiden Budiono disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi Bank Century," imbuhnya.

Sementara itu, Komandan Distrik Militer 0826 Pamekasan, Letnal Kolonel Mawardi, berharap, aksi yang akan dilakukan PMII se-Madura berlangsung damai tanpa kericuhan.
*Sumber : beritajatim.com

Kader Diduga Minta Jatah Proyek, Ini Sikap Fraksi Demokrat Surabaya

Ketua Fraksi Demokrat (FD) akan segera memanggil kadernya yang diduga memanfaatkan jabatannya sebagai anggota DPRD Surabaya untuk mendapatkan jatah proyek dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Partai pemenang pemilu 2009 ini akan melakukan konfirmasi terkait pemberitaan di beberapa media yang mengungkap dua kader Partai Demokrat yang saat ini duduk di Komisi B diduga meminta jatah proyek baik pengadaan barang maupun petunjukan langsung (PL).

“Akan kita panggil Bu Kartika Pratiwi Damayanti (Maya) dan Ivy Juana, kita krocek bener tidak. Jika bener akan kita tindak dengan memberikan sanksi,” kata Ketua Fraksi Demokrat Irwanto Limantoro, Selasa (03/12/2013).

Pria yang juga menjabat sebagai anggota Komisi A DPRD Surabaya ini, menuturkan sebelum memberikan sanksi terhadap anggota, pihaknya akan melakukan konfirmasi terhadap pihak terkait serta mengumpulkan bukti-bukti.

“Kita juga akan kumpulkan bukti dulu, jika bener akan kita tindak. Namun kita tidak mau gegabah ya tentunya akan melakukan konfirmasi dulu,” imbuh irwanto.

Masih menurut Irwanto, pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah kedua kadernya tersebut meminta jatah proyek PL dan pengadaan barang dari instansi di Pemkot Surabaya. Namun yang jelas dengan adanya kabar tersebut, pihak mencoba mengumpulkan bukti serta menampung informasi yang masuk.

“Saya belum yakin, namun sebagai ketua fraksi, saya akan bentuk tim untuk mencari informasi dan bukti di lapangan dan salah satunya akan memanggil pihak yang terkait,” tegasnya.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan Seketaris DPC Partai Demokrat Surabaya Junaidi. Ia menjelaskan apa yang dilakukan oleh Maya dan Ivy Juana merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan. Pasalnya sebagai anggota legislatif harus menjaga tiga fungsi tugasnya, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

“Bagaimana bisa melakukan pengawasan dan menjaga tugas serta fungsinya menjadi anggota dewan jika minta jatah proyek, untuk itu kita akan memanggil keduanya,” kata Junaidi saat di ruangan fraksi Demokrat DPRD Surabaya.

Lebih lanjut, Junaidi berharap kadernya yang sekarang duduk dikursi DPRD tetap menjalankan tiga fungsinya sebagai wakil rakyat sebagai penyambung lidah rakyat dengan menlakukan control terhadapa kebijakan Pemkot yang tidak berpihak kepada rakyat. Dengan adanya kabar tersebut dirinya sangat menyayangkan dan akan melakukan konfirmasi terkait kebenaran dari pemberitaan jika kedua anggotanya diduga sering minta jatah proyek dengan memanfaatan jabatannya.

“Setelah kita konfirmasi bener dan ada bukti ya akan kita beri sangsi namun saya yakin anggota partai Demokrat tidak seperti itu,” tegasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya beberapa oknum anggota Komisi B DPRD Surabaya memanfaatkan jabatannya. Dengan kekuatan sebagai pengontrol eksekutif, oknum anggota dewan tersebut memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadinya.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya diduga meminta jatah proyek di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya. Kebanyakan para wakil rakyat ini meminta proyek penunujukan langsun (PL) baik pembangunan paving maupun pengadaan barang.
*Sumber : beritajatim.com